Kinerja Bupati Membanggakan

Ketua DPRD Akhid Nuryati menyerahkan rekomendasi DPRD kepada wabup Sutedjo terhadap LKPJ bupati 2014
Ketua DPRD Akhid Nuryati menyerahkan rekomendasi DPRD kepada wabup Sutedjo terhadap LKPJ bupati 2014

KULONPROGO – DPRD Kulonprogo memberikan apresiasi terhadap kinerja bupati dan jajaran eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan di 2014. Bupati telah banyak melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Peningkatan infrastruktur, pengembangan investasi daerah dan penurunan angka kemiskinan pada 2014 patut untuk diapresiasi,” jelas Ketua Pansus Tim Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kulonprogo Tahun 2014 Aji Pangaribawa, dalam rapat paripurna (Rapur) DPRD.

Rapur dipimpin Ketua DPRD Akhid Nuryati itu dihadiri Wabup H Sutedjo, Sekda RM Astungkoro serta segenap Kepala SKPD di lingkungan pemkab.

Selain di tiga sektor tersebut, bupati juga telah berhasil melaksanakan program yang lain. Mulai dari peningkatan program gotong royong dan padat karya untuk mempercepat pembangunan desa, serta peningkatan tata kota dan implementasi bela-beli Kulonprogo.

“Keberhasilan di sektor-sektor tersebut secara riil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandas politisi PDIP ini.

Meski begitu, Tim Pembahas LKPJ memberikan beberapa catatan. Antara lain, perlunya aturan yang mengikat bagi penmabnag pasir untuk menimbang muatan di lokasi penambangan. Hal itu bertujuan untuk mengendalikan batas muatan serta sebagai dasar penentuan pajak yang harus dibayar oleh penambang. Selain untuk penambangan pasir, dewan juga berharap agar pemkab melakukan penambangan batu andesit di Kokap dan beberapa wilayah lain di Kulonprogo.

“Maraknya usaha pertambangan golongan C di wilayah Kabupaten Kulonprogo, tidak signifikan dengan kenaikan pajak dan retribusi diterima pemkab. Disamping itu juga tidak berbanding lurus dengan tingkat kerusakan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut. Oleh karena itu mohon ditertibkan baik perijinan maupun pengawasannya,” tegas Aji.

Juru bicara Tim LKPJ, Ika Damayanti FN juga menyoroti pengembangan sektor koperasi dan UMKM yang dinilai belum mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Data base kelompok usaha kecil, kata dia, selama ini terlalu normatif kualitatif. Pendataan peta potensi belum terlaporkan, sehingga selama ini kebijakan yang ditempuh masih bersifat parsial. Program UMKM perlu pendampingan sehingga persoalan pengembangan usaha akan dapat teratasi.

“Sedangkan data koperasi yang tercatat belum menunjukkan perkembangan kemajuan. Mayoritas koperasi hanya bergerak di sector simpan pinjam sehingga bidang serba usaha masih minim. Kedepan perlu didorong menjadi koperasi serba usaha sebagai wadah usaha-usaha kecil,” tandas Ika. (muy)

 

 

Please follow and like us:
, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *